Driver Ojol soal BLT Jokowi Rp 150 Ribu per Bulan: Beli Tempe Saja Enggak Dapet

Uang tersebut bahkan tidak bisa digunakan untuk membeli tempe.

Reza Gunadha | Evi Nur Afiah
Senin, 12 September 2022 | 16:15 WIB
Driver Ojol soal BLT Jokowi Rp 150 Ribu per Bulan: Beli Tempe Saja Enggak Dapet
Ilustrasi ojek online (Freepik/Storyset)

BeritaHits.id - Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Rusli menanggapi soal bantuan sosial atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan pemerintah menyusul kenaikan BBM di tahun 2022.

BLT ini merupakan salah satu program subsidi atau bantuan tambahan pengalihan BBM (bahan bakar minyak) untuk membantu masyarakat tak mampu dalam menghadapi kenaikan harga.

Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan sebesar Rp600 ribu dengan 4 kali pemberian.

Menurut Rusli, BLT yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat membantu meringankan ekonomi keluarganya di tengah kenaikan BBM.

Baca Juga:Harga BBM Bersubsidi Naik Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi, Wamenkeu: Kita Berdoa Saja

Berdasarkan penghitungan dia, jika BLT diberikan perbulan artinya penerima hanya mendapat Rp. 150 ribu. Kemudian jika dibagi per hari, jumlahnya sekitar Rp. 5 ribu rupiah. Uang tersebut bahkan tidak bisa digunakan untuk membeli tempe.

"Itu bukan membantu kita pak. Sengsaranya sebulan dibantunya cuman 5 ribu. Beli tempe saja enggak dapat," kata Rusli dalam debat sengit melalui Kanal Youtube Indonesia Lawyers Club dikutip Beritahits.id pada Senin, (12/9/2022).

Kesempatan yang sama, dia juga mencurahkan kekecewaan kepada pemerintah yang sudah menaikan tarif BBM di situasi yang pelik ini, di mana dampaknya sangat dirasakan masyarakat kecil.

"Ini real kehidupan rakyat kecil. Yang di atas itu dulu kita pilih jadi Presiden kita ikhlas memilih tapi kok nyatanya begini, kita disengsarakan," ucapnya.

Sementara itu, hadir dalam acara tersebut Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo.

Baca Juga:Lanjutkan Orange Synergi, BNI-Bank Sumut Terbitkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

Kata Abraham, yang menjadi dasar dari kebijakan pemerintah mengacu pada survei BPS (Badan Pusat Statistik) yang mengetahui kondisi ekonomi masyarakat. Hasilnya, pengeluaran rata-rata masyarakat dalam kategori miskin 2,4 juta perbulan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak