BeritaHits.id - Masinton Pasaribu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan SBY agar meminta konfirmasi Presiden Jokowi soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Presiden keenam tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri dari sekarang karena mencium adanya tanda-tanda kecurangan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon.
"Sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat datang saja ke Presiden Jokowi. Ada informasi begini benar enggak? mengkonfirmasi informasi itu," kata Masinton Pasaribu dalam diskusi yang ditayangkan Kanal YouTube tvOneNews dikutip Beritahits.id pada Jumat, (30/9/2022).
Jika hal tersebut tidak dilakukan, diksi yang diucapkan SBY seolah-olah menuding pihak tertentu.
Baca Juga:Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak untuk Pemilu 2024, Apa Tugasnya?
"Menurut saya ini diksinya tuding sana tuding sini," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, dia juga menyinggung soal Pasal 222 UU Pemilu.
Menyatakan 'Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya'.
"Maka partai politik tugasnya memenuhi aturan tadi meraih dukungan rakyat. Jangan tidak mampu memenuhi syarat itu dan gabungan dengan partai politik lain tidak mampu yakinkan, kemudian kita katakan jahat bukan?" ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi perbincangan setelah mengaku siap turun gunung karena adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca Juga:Akhir Cerita Ferdy Sambo: Pemecatan Diteken Jokowi hingga sang Istri Putri Candrawathi Ikut Ditahan
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ucap SBY.
Pernyataan ini memicu panasnya hubungan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, sampai kedua pihak saling menyerang di ranah publik.
