BeritaHits.id - Belakangan ini nama Ketua KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) Firli Bahuri terpampang di sejumlah baliho. Keberadaan spanduk tersebut berisi dukungan dari masyarakat kepada Firli agar maju sebagai calon presiden 2024.
Pakar hukum, Bambang Widjojanto mengatakan, pemasangan baliho atau spanduk diyakini bukan dibuat oleh masyarakat setempat. Dia mencurigai ada kondaktor di balik baliho.
Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pilihan kata yang dikemukakan dalam baliho-baliho. Tidak hanya itu, pembuatan spanduk juga tidak murah sehingga dia tidak yakin baliho dibuat oleh rakyat.
"Pilihan kata di berbagai daerah itu sama kosakatanya (pada baliho). Kedua, saya meyakini kalau gambar gambar keren ini enggak mungkin dicetak di tempat biasa," ucap Bambang dalam tayangan Kanal Youtube Novel Baswedan dikutip Beritahits.id pada Selasa, (4/10/2022).
Baca Juga:Soal Nama Pendamping Capres Anies Baswedan, Jhonny G Plate: Dari Nasdem Sudah Menyerahkan ke Beliau
"Apa betul itu muncul di masyarakat atau masyarakat dipakai untuk kepentingan kondaktor," lanjutnya.
Melihat hal tersebut, Bambang menilai bahwa Firli sebagai pimpinan penegak hukum yang mempunyai kewenangan ekstra juga menunjukan diduga mempunyai keinginan untuk menjadi salah satu calon Presiden.
Kewenangan yang melekat pada Firli juga dapat digunakan untuk menjagal calon-calon Presiden lainnya.
"Kalau itu terjadi kita sedang dipertontonkan dengan satu hal yang tidak sehat," ujarnya.
Sebelumnya, Firli Bahuri menegaskan keberadaan spanduk dukungan untuknya agar maju sebagai calon presiden 2024 bukan inisiatif dari dia dan dia tidak mengetahui asal kemunculan spanduk tersebut.
Baca Juga:Niluh Djelantik Mundur Tak Berdampak Bagi Partai, Wasekjen: Efek Anies Keanggotaan NasDem Bertambah
"Sesungguhnya sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa spanduk itu sama sekali saya tidak tahu dan tidak ada inisiatif apa pun yang datang dari saya dan saya tidak memahami bagaimana ia (spanduk dukungan capres) bisa muncul," kata dia dalam akun Twitter @firlibahuri, hari ini.
Firli mengatakan bahwa dia merupakan aparat penegak hukum yang tidak bersinggungan dengan persoalan politik dan segala hal yang terjadi di KPK merupakan proses hukum yang tidak melibatkan unsur politik.
"Percayalah para sahabat, semua yang terjadi di KPK adalah proses hukum dan tidak ada kejadian politik," kata dia.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta diketahui sudah sekali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan soal kasus Formula E.
Namun belakangan, beredar isu yang menyebutkan bahwa Ketua KPK yakni Firli Bahuri sengaja bermanuver untuk menjegal Anies Baswedan melalui KPK.
Ketua KPK tersebut diduga mendesak satuan tugas mengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka.
Padahal tim pengusut masih belum menemukan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan Anies Baswedan.
