BeritaHits.id - Manuver politik putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, terus menjadi buah bibir. Bahkan sejumlah pakar politik sampai sudah memprediksi manuver jenis apa lagi yang akan dilakukan Gibran ke depannya.
Salah satunya datang dari Peneliti Politik M Qodari. Dikutip dari akun TikTok @totalpolitik, Qodari menduga Gibran bisa menduduki jabatan politik yang lebih mentereng lagi di masa depan apabila memenangkan Pilpres 2024 dan menjadi RI 2 mendampingi Prabowo Subianto.
Jabatan apakah itu?
“Menurut saya kalau Gibran betul-betul jadi wakil presiden, ini akan mengulangi,” ucap Qodari seperti dikutip pada Jumat (27/10/2023).
Baca Juga:Prabowo Ngarep Bisa Bertemu Megawati Usai Gandeng Gibran, Hasto PDIP Bilang Sudah Bertemu
“Kalau belajar dari sejarah mengulangi peristiwa atau cerita Pak JK (Jusuf Kalla), di mana kemudian dia bisa menjadi ketua umum (Partai Golkar),” sambungnya.
Bahkan potensi ini terbuka lebar kendati Gibran bukanlah tokoh sentral di partai beringin. Malah diketahui pula sampai saat ini Gibran belum secara resmi bergabung dengan Partai Golkar walau isunya sudah keluar dari PDI Perjuangan.
“Bisa saja dia diminta untuk menjadi ketua umum kalau belajar dari pengalaman Pak JK, walaupun belum pasti juga, belum tentu juga,” kata Qodari.
Namun menurutnya kemungkinan ini juga bisa tertutup apabila Gibran memutuskan menempuh rute karier politik seperti Jokowi. “Di mana Pak Jokowi itu tidak menjadi ketua partai apapun juga, walau dalam konteks Pak Jokowi agak berbeda karena di PDI Perjuangan,” terang Qodari.
“Balik lagi, PDI Perjuangan tadi kan kalau mau jadi pemimpin harus ada biologisnya Bung Karno, kalau di Golkar kan nggak ada. Tapi kan Pak Jokowi juga tidak memilih menjadi Ketua Golkar atau take over PDI Perjuangan,” lanjutnya.
Baca Juga:FX Rudy Nangis di Hadapan Megawati Saat Bahas Gibran: Dinilai Preman Tapi Gembengan Biarin
Di sisi lain, sampai sekarang PDIP tak kunjung mengambil keputusan tegas terkait status Jokowi dan Gibran meskipun keduanya dianggap sudah berkali-kali membelot dari kebijakan partai.
