BeritaHits.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akhirnya meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo di Mojosongo pada Senin (30/10/2023).
Namun ada satu momen yang belakangan disorot banyak warganet dalam peresmian tersebut. Pasalnya enam kepala daerah Soloraya yang semestinya membubuhkan tanda tangan komitmen dalam proyek tersebut malah tidak hadir.
Hal ini seperti dilihat di akun TikTok @solo.times. Terlihat Gibran berdiri di samping plakat yang akan ditandatangani bersama dengan Bupati Karanganyar, Bupati Boyolali, Bupati Sragen, Bupati Klaten, Bupati Wonogiri, dan Bupati Sukoharjo tersebut.
Tampak pejabat representasi masing-masing daerah silih-berganti naik untuk menandai kolom tanda tangan yang dimaksud. Hingga akhirnya hanya Gibran seorang yang membubuhkan tanda tangan di kolom Wali Kota Solo.
Baca Juga:Gibran Membangkang dari PDIP, Bikin Djarot Syaiful Patah Hati: Saya Seperti Tertusuk Duri
“Baru ini !! Enam Bupati tak hadiri ttd komitmen PLTSa Putri Cempo yang digelar Gibran,” begitulah keterangan yang diunggah akun TikTok @solo.times di videonya, dikutip pada Senin (30/10/2023).
Kekinian warganet tampak menyoroti absennya keenam bupati yang daerahnya tergabung dalam kawasan Soloraya tersebut. Pasalnya empat di antara mereka adalah kader PDI Perjuangan, partai yang kini diisukan sudah pecah kongsi dengan Gibran yang maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, saat ini mayoritas kepala daerah di kawasan Soloraya merupakan kader PDIP, yaitu Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Sri Mulyani, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, serta Bupati Boyolali M Said Hidayat.
Sementara itu Bupati Sragen dr Kusdinar Untung Yuni Sukowati dahulu merupakan kader PDIP yang sudah dipecat oleh partai banteng tersebut per tanggal 1 Desember 2015. Hanya Bupati Karanganyar Juliyatmono lah yang merupakan kader Partai Golkar.
Meski tidak diketahui apa alasan sebenarnya keenam bupati Soloraya tersebut tidak hadir di acara peresmian PLTSa Putri Cempo, tetapi publik ramai mengaitkannya dengan kisruh politik yang terjadi antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan PDIP.
Baca Juga:Sama-Sama Bicara Soal Privilege, Warganet Bandingkan Jawaban Gibran dan Alam Ganjar
“Pasti kalian tau yah dari partai mana bupati itu. Bener bener definisi kerja buat partai bukan buat rakyat,” komentar warganet.
“Kerja untuk rakyat atau partai sih ?” kritik warganet.
“Ya emang harus tahu siapa lawan dan siapa kawan… kalau aku ya mesti gak hadir,” imbuh warganet lain, merujuk pada Gibran yang dianggap pengkhianat PDIP.
“Profesional dong itu kan demi rakyat,” balas yang lainnya.
