Demi Gibran, Paman Anwar Usman Kehilangan Gaji Ratusan Juta Usai Dicopot dari Ketua MK

Anwar Usman di-PTDH dari jabatannya sebagai Ketua MK karena melakukan pelanggaran kode etik berat.

Farah Nabilla | Elvariza Opita
Rabu, 08 November 2023 | 19:12 WIB
Demi Gibran, Paman Anwar Usman Kehilangan Gaji Ratusan Juta Usai Dicopot dari Ketua MK
Anwar Usman saat pemilihan Ketua MK periode 2018-2020 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/4).

BeritaHits.id - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK akibat terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dalam memutuskan perkara batas minimal usia capres-cawapres. Padahal perkara ini yang dianggap menggelar karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Keputusan MK memang disorot karena adanya dugaan konflik kepentingan Anwar sebagai paman Gibran sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo. Tak heran bila kemudian warganet menuding Gibran sebagai penyebab Anwar dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ini otomatis membuat Anwar kehilangan jabatannya sebagai Ketua MK. Padahal jabatan tersebut membuat Anwar mendapat gaji dan tunjangan yang terhitung besar setiap bulannya.

Dicantumkan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Hakim MK berhak mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya. Selain itu, Hakim MK juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas dari negara seperti rumah, transportasi, sampai jaminan kesehatan.

Baca Juga:Hitung-hitungan Nasib Gibran Jika Sidang Batas Usia Capres Diulang Lagi

Mahkamah Konstitusi (Indonesia.go.id)
Mahkamah Konstitusi (Indonesia.go.id)


Sementara nominal penghasilannya diatur di PP 75/2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Disebutkan ketua lembaga berhak menerima gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, sedangkan anggotanya Rp4,62 juta.

Selain itu ada tunjangan yang melekat pada jabatan Ketua MK, yakni sebesar Rp121,6 juta, sedangkan untuk Wakil Ketua MK mendapat Rp77,5 juta.

Di luar semua penghasilan tersebut, Hakim MK juga bisa mendapatkan upah honorarium dari hasil penanganan perkara seperti perselisihan hasil Pemilu atau Pilkada, pengujian UU, dan sengketa kewenangan lembaga negara.

Bila mengabaikan upah honorarium penanganan perkara, maka Anwar sudah mengantongi penghasilan setidaknya Rp126,64 juta per bulannya. Namun penghasilan fantastis ini otomatis lenyap setelah Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK yang disebut-sebut berkaitan dengan pencawapresan Gibran sang keponakan.

Baca Juga:Ditodong Soal MKMK Copot Anwar Usman dari Ketua MK, Prabowo Kabur Sambil Lari-lari

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak