BeritaHits.id - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan akan mengupayakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa dijangkau oleh siapa saja. Hal ini disampaikan oleh Anies melalui akun X miliknya.
"KPR untuk semua. Ada pejuang KPR di sini? KPR itu singkatannya Kredit Pemilikan Rumah, tapi saking sulitnya dapat KPR sampai diplesetkan menjadi Kapan Punya Rumah. Kita berikhtiar KPR yang tadinya Kapan Punya Rumah jadi Keluarga Punya Rumah, AMIN," tulis Anies Baswedan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku bakal mengupayakan KPR bisa dijangkau, baik bagi pekerja formal maupun informal.
"Semua orang bisa KPR, dari yang kerjanya formal maupun informal. Caranya dengan sinkronisasi dari mulai kebijakan suku bunga, kemudian insentif pajak, dan kerja sama penyediaan lahan pemerintah atau pengembang," tulis Anies Baswedan.
Baca Juga:Anies Baswedan Sesumbar 'Apa Susahnya Bawa Anak Gaza ke Indonesia?', Ramai Dikecam Jual Agama
"Insya Allah ke depan setiap sudut Indonesia kita bisa katakan Keluarga Punya Rumah (KPR), AMIN," tandasnya.
Cuitan Anies sontak dikaitkan dengan programnya saat menjabat sebagai Gubernur di DKI Jakarta. Kala itu Anies menjanjikan rumah dengan DP 0 persen.
Lalu bagimana nasib rumah DP 0 persen?
Pada akhir 2022 lalu, penjualan hunian murah itu masih jauh dari target. Anies mulanya menargetkan penjualan sampai 250 ribu unit.
Namun Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, hingga tanggal 4 Februari 2022, rumah DP Rp 0 baru terbangun 967 unit. Dari total hunian yang ada, sekarang ini baru laku 885 unit.
Baca Juga:Israel Tuduh RS Indonesia di Gaza Jadi Tempat Sembunyi Hamas, Ini Bantahan Kemenlu
Realisasi proyek ini masih saja minim karena penjualannya yang sepi dan pembangunannya yang terhambat.
Bahkan, Anies sempat mencopot Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto. Akhirnya, target pembuatan hunian diturunkan dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam rancangan perubahan RPJMD.
Kini penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengubah nomenklatur program rumah DP 0 rupiah menjadi Hunian Terjangkau Milik.
Ia mengaku perubahan nomenklatur itu dilakukan demi mempertegas bahwa program tersebut tak hanya menalangi DP saja, melainkan keseluruhan pembiayaan satu unit hunian.