BeritaHits.id - Komentar penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terkait menurunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 ditimpali oleh Politisi Ferdinand Hutahaean.
Eks Politisi Partai Demokrat itu menyinggung pernyataan Novel Baswedan yang menyebut upaya melemahkan KPK semakin jelas dampaknya.
Menanggapi hal itu, Ferdinand Hutahaean mengungkit anggaran dana Formula E gagasan Anies Baswedan kerap disebutnya penuh kejanggalan.
Kata Ferdinand Hutahaean, apabila KPK ingin disegani lagi, lembaga antirusuah tersebut harus memeriksa APBD DKI Jakarta yang diduganya memperkaya pihak lain.
Baca Juga:Kiai As'ad Said Ali Sebut Abu Janda Penyusup: Dia Manfaatkan Nama Besar NU
Ferdinand Hutahaean menimpali komentar Novel Baswedan lewat jejaring Twitter miliknya pada Sabtu (30/1/2021).
"Hei Novel, kalau kau ingin IPK naik dan KPK kembali disegani ditakuti, maka segeralah periksa APBD DKI Jakarta yang digunakan memerkaya pihak lain," tulis Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Suara.com.
Ferdinand Hutahaean lalu menegaskan soal Formula E yang menurutnya tidak sama sekali pernah terlaksana dan hanya berakhir dengan fiktik belaka. Padahal, uang yang digelontorkan tidak kecil.
"... atas nama Balapan Formula E yang tidak pernah terlaksana alias fiktif. Padahal uang keluar sudah triliunan," sambungnya.
Perlu diketahui, Formula E DKI Jakarta memang menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, sejumlah pihak merasa kebijakan itu janggal. Bahkan, tidak sedikit dari mereka mendesak Anies Baswedan untuk transparan soal itu.
Baca Juga:Kritik Keras Penjelasan Abu Janda, Tengku Zul: Cuitan Saya Provokatif?
Sejumlah tokoh menyoroti kebijakan Anies Baswedan tersebut. Berikut beberapa diantaranya:
1. Gilbert Simanjutak: Lebih Baik Untuk Vaksin
Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak membeberkan dana yang keluar untuk menghelat ajang balap mobil listrik Formula E sudah mencapai Rp 1 triliun lebih.
Namun acara ini sekarang sudah resmi dibatalkan untuk tahun 2021 karena pandemi Covid-19.
Gilbert lantas menyayangkan anggaran keluar yang jumlahnya terbilang tidak sedikit itu. Menurutnya dengan dana tersebut, Gubernur Anies Baswedan bisa membeli vaksin dengan kualitas yang lebih baik dari pada pemberian pemerintah pusat seperti Astra Zeneca.
"Bisa juga itu dialokasikan untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan mempercepat vaksinasi kepada sejumlah 18,3 juta orang," ujar Gilbert kepada wartawan, Selasa (26/1/2021).
2. Anggara Wicitra PSI: Gimana Nasib Commitment Fee?
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo kembali mengungkit soal dana Formula E.
Anggara mempertanyakan soal biaya komitmen atau commitment fee. Hal itu dia cuitkan melalui akun Twitter pribadinya @ASastromidjojo, Jumat (29/1/2021).
Menurut dia, commitment fee tersebut merupakan uang masyarakat DKI Jakarta.
"Nasib commitmen fee gimana ya? kan itu uang masyarakat DKI Jakarta," ujar Anggara, dikutip Suara.com.
3. Denny Siregar Ungkit Nasib Ribuan Pedagang
Pegiat media sosial, Denny Siregar mengomentari sikap Gubernur Anies Baswedan yang menunda perhelatan Formula E. Padahal diketahui Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan sejumlah dana yang besar dalam penyelenggaran balap mobil tersebut.
Hal itu ia sampaikan melalui kicauan di akun Twitter miliknya. Denny Siregar menilai Anies Baswedan telah menghamburkan dana sebesar Rp 1,1 trilun untuk Formula E.
"Wah banyak yaaa 1,1 Triliun rupiah," tulis @Dennysiregar7 seperti dikutip Suara.com, Rabu (27/1/2021).
Denny Siregar turut menyinggung sikap Anies Baswedan yang dianggap tak memperhatikan ribuan pedagang kecil di Jakarta yang kesusahan akibat PSBB, sementara dirinya asyik membuang uang triliunan rupiah.
"Disaat yang sama, ribuan pedagang kecil di Jakarta ambruk karena PSBB dan jam malam," ujarnya.
Formula E DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menunda ajang balapan mobil Formula E karena pandemi covid-19 yang masih terus meningkat di Indonesia.
Meski ditunda, gelaran tersebut justru menuai berbagai pertanyaan dan kritik dari berbagai kalangan.
Pasalnya, dana sekitar Rp 560 miliar yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta sebagai commitment fee tersebut tidak ikut ditarik.
Kendati demikian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan uang komitmen atau commitment fee yang telah disetorkan kepada penyelenggara tidak hangus.
Untuk musim 2020/2021, DKI sudah menyetorkan uang sebesar 20 juta poundsterling atau setara dengan Rp 345,9 miliar. Lalu musim 2021/2020 sudah membayar setengahnya, yakni sebanyak 11 juta poundsterling atau Rp Rp 207,69 miliar.
