BeritaHits.id - Eks Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul menduga ada upaya menstigmatisasi Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat (ormas) radikal.
Hal itu disampaikan oleh Tengku Zul melalui akun Twitter miliknya @ustadtengkuzul.
Kecurigaan tersebut muncul setelah dosen Universitas Syarif Hidayatullah, Din Syamsuddin dituduh sebagai seorang radikal.
"Sekelompok orang mulai menyerang Prof Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah dan dunia Islam sebagai sosok radikal," kata Tengku Zul seperti dikutip Suara.com, Minggu (14/2/2021).
Baca Juga:Disindir Soal Tahlilan, Din Syamsuddin: Cak Nun Meremehkan Saya
"Apakah ini upaya untuk menstigma Muhammadiyah sebagai ormas radikal?" imbuh Tengku Zul.
Tengku Zul mengaitkan kecurigaannya tersebut dengan tumbangnya FPI yang diklaim telah berhasil distigma radikal.
"Setelah FPI berhasil distigma radikal," ujarnya.
Dituduh Radikal
Din Syamsuddin dilaporkan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) karena dianggap radikal.
Baca Juga:Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Fadli Zon: Penuduh Terbatas Pengetahuannya
Hal itu diprotes berbagai kalangan, salah satunya Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra.
"Mengimbau agar GAR ITB menarik laporannya," kata Azyumardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2/2021).
Menurut Azyumardi, apabila terdapat konflik kepentingan terkait dengan posisi Din sebagai anggota MWA ITB, maka sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat perguruan tinggi yang berdasarkan obyektivitas dan kolegialitas.
Selain itu, apabila pelaporan itu juga dilatarbelakangi oleh sikap kritis Din kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menurutnya tidak disikapi lingkungan perguruan tinggi secara kontra-produktif dan divisif.
"Kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok alumni sepatutnya menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat," ujarnya.
"Pada saat yang sama pimpinan KASN dan Kementerian Agama hendaknya dapat menilai masalah ini secara obyektif dan adil. Dengan begitu dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih kondusif terkait isu sosial-politik," sambungnya.
