BeritaHits.id - Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR dari PKS HIdayat Nur Wahid menyampaikan kritik terkait kebijakan Mensos Risma yang tak melanjutkan program bansos tunai.
Dalam keterangan yang diberikan, pria yang akrab disapa HNW itu mengatakan bahwa dana untuk program bansos bisa dialokasikan jika Mensos mengajukannya.
"Padahal Direktur Anggaran bidang PMK Kementerian Keuangan menyatakan siap mengkaji kecukupan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memperpanjang bansos tunai apabila diusulkan oleh Kementerian Sosial, ungkap HNW dikutip BeritaHits.id dari laman Fraksi PKS, Selasa (13/4/2021).
Menurut HNW keengganan Mensos untuk melanjutkan program bansos tunia adalah suatu bentuk sikap yang mencederai sejarah kementerian sosial.
Baca Juga:Penjelasan Terdakwa Harry Soal Kasus Bansos
Disebutkan bahwa Mensos belum mengajukan perpanjangan program, namun sudah membuat keputusan sepihak untuk menghnetikan.
"Sangat disayangkan, Mensos tidak menjaga tradisi dan melakukan kewajibannya untuk memperjuangkan bantuan sosial bagi Rakyat miskin," sebut HNW.
"Bahkan mengusulkan perpanjangan programnya pun belum, tapi langsung membuat keputusan sepihak, menghentikan bantuan sosial tunai," ujar HNW.
HNW menilai Mensos seharusnya memaksimalkan upaya untuk memperoleh anggaran program tersebut dengan mengajukan permohonan ke Kemenkeu.
"Mestinya Mensos memaksimalkan perjuangan untuk mendapatkan anggaran itu dengan mengajukan program perpanjangannya ke Kemenkeu, yang ternyata masih membuka peluang untuk penyiapan anggaran bantuan tunai tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu," lanjut HNW.
Baca Juga:Penyuap Eks Mensos Juliari Bongkar Istilah 'Bina Lingkungan' di Depan Hakim
HNW menyayangkan tindakan Mensos yang sudah membuat keputusan untuk menghentikan program meskipun belum mengajukan permohonan tambahan anggaran.
"Tapi Bu Mensos sebagaimana dilaporkan oleh pihak Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu, bukannya mengajukan usulan program tambahan anggaran, tapi malah sudah membuat keputusan menghentikan program dengan alasan ketiadaan anggaran.
"Padahal anggaran ada di Kemenkeu, dan pengajuan usulan tambahan anggaran bukan tabu, dan bukanlah hal baru dalam proses pengelolaan anggaran tahun berjalan," ujar HNW.
Terkait kapasitas Mensos dalam membuat dan mencabut keputusan, HNW menyarankan agar Mensos berani meniru tindakan Presiden Jokowi saat mencabut Perpres tentang investasi miras.
Ia berharap Mensos segera mencabut keputusan penghentian bansos tunia dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu.
"Bu Mensos perlu meneladani Presiden Jokowi yang berani mencabut Perpres bermasalah terkait investasi miras," ujar HNW.
