BeritaHits.id - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menonaktifkan 75 pegawainya ikut membuat Alissa Wahid murka. Putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gusdur ini mengkritik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi penyebabnya.
Melalui akun Twitternya, Alissa menceritakan salah satu pegawai KPK yang dinonaktifkan itu merupakan asistennya. Sang asisten yang bernama Tata Khoiriyah itu berasal dari keluarga kyai dan sudah aktif di NU sejak muda.
Karena itu tidak mungkin asisten personalnya itu tidak memiliki wawasan kebangsaan. Ia pun menyebut tes wawasan kebangsaan yang diadakan KPK penuh kebohongan.
"Confirmed bagi saya, TWK @KPK_RI mbelgedes. Mbak @tatakhoiriya staf Humas KPK dinyatakan tidak lolos," beber Alissa di Twitter seperti dikutip oleh BeritaHits.Id, Rabu (12/5/2021).
Baca Juga:Debat panas Abdullah Hehamahua vs Ngabalin, Bawa-bawa Orangtua
"Dulu asisten personal saya, keluarga kyai, qunut wolak-walik, sejak muda aktif di NU, ikut merintis dan besarkan jaringan @gusdurian, ya kali tidak punya wawasan kebangsaan," lanjutnya.
Menurutnya, KPK seolah memberikan narasi 75 pegawai yang tidak lolos TWK merupakan orang yang tidak cinta negeri. Padahal, Alissa yang mengenal sebagian pegawai tersebut menyebut mereka adalah orang-orang yang berintegritas.
"Banyak orang termakan narasi 75 orang @KPK_RI yang tidak diloloskan adalah orang-orang yang tidak cinta negeri. Padahal sebagian saya kenal sebagai berintegritas," kritik Alissa.
"Dan @tatakhoiriyah saya tahu luar dalam. Dzalim. Menghancurkan nasib orang dengan stempel litsus," pungkasnya.
KPK Resmi Menonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai
Baca Juga:52 Tahanan KPK Berlebaran di Penjara, Ini Jadwal Kunjungan Keluarga Besok
Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 74 pegawai lembaga antirasuah lainnya yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, resmi dinonaktifkan.
Penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK itu termaktub dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri tertanggal 7 Mei 2021.
Novel dan puluhan pegawai KPK menegaskan bakal melawan keputusan tersebut karena dinilai janggal. Dia mengatakan, 75 pegawai KPK termasuk dirinya sedang mendiskusikan penonaktifan tersebut.
Sementara tim kuasa hukum dari koalisi masyarakat sipil akan mendampingi mereka dalam proses perlawanan. Dia mengungkapkan, SK itu dimaksudkan untuk menginformasikan dirinya dan 74 pegawai lain tidak lolos penilaian.
Tapi, kata dia, di dalam SK itu juga ada poin bahwa Novel dan pegawai yang tak lulus harus menyerahkan tugas serta tanggung jawab ke atasan. Artinya, Novel tidak boleh lagi melakukan penyidikan atas kasus-kasus korupsi.
Padahal, selama ini diketahui, Novel serta sejumlah penyidik lain yang tak lulus TWK, dikenal sebagai orang yang getol membongkar kasus korupsi kelas kakap.
